Pengertian
Yang dimaksud sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan
mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan
oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai
kemakmuran atau kesejahteraan.
Sedangkan yang dimaksud sistem politik
adalah mekanisme yang mengatur tata cara menjalankan pemerintahan dan struktur
hubungan lembaga-lembaga kenegaraan untuk mempertahankan kekuasaan dalam upaya
penyelenggaraan Negara demi mensejahterakan warganya.
Benang Merah Hubungan Sistem Ekonomi
dengan Sistem Politik
“KUTUB A”
|
KONTEKS
PENGKUTUBAN
|
“KUTUB Z”
|
Liberalisme
(liberal)
|
Ideologi politik
|
Komunisme
(komunis)
|
Demokrasi
(demokratis)
|
Rejim
pemerintahan (cara memerintah)
|
Otokrasi
(otoriter
|
Egalitarianisme
(egaliter)
|
Penyelenggaraan
kenegaraan
|
Etalisme (etatis)
|
Desentralisme
(desentralistis)
|
Struktur
birokrasi
|
Sentralisme
(sentralistis)
|
Kapitalisme
(kapitalis)
|
Ideologi ekonomi
|
Sosialisme
(sosialis)
|
Mekanisme Pasar
|
Pengelolaan
ekonomi
|
Perencanaan
terpusat
|
Macam-macam Sistem
Ekonomi
Ada berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini
yang saling berbeda satu sama lain. Tumbulnya berbagai macam sistem ekonomi
yang berbeda tersebt dalam suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor.
Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
1. Ada tidaknya campur tangan
pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
2. Sistem pemerintahan yang
dianut suatu negara.
3. Kepemilikan negara terhadap
faktor-faktor produksi.
4. Sumber daya yang ada dalam
suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki.
Dari ke-empat faktor tersebut, timbul lah
berbagai macam sistem ekonomi, diantaranya:
- Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem
ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan
ekonomi dijalankan menurut kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun
dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya.
Ciri-ciri
sistem ekonomi tradisional
1. Belum adanya pembagian kerja
yang jelas.
2. Ketergantungan pada sektor
pertanian/agraris.
3. Ikatan tradisi bersifat
kekeluargaan sehingga kurang dinamis.
4. Teknologi produksi
sederhana.
5. Kebaikan sistem ekonomi
tradisonal
6. Menimbulkan rasa
kekeluargaan dan kegotongroyongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
7. Pertukaran secara barter
dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan.
8. Keburukan sistem ekonomi
tradisional
9. Pola pikir masyarakat secara
umum yang masih statis.
10. Hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor
produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya.
-
Sistem Ekonomi Terpusat/Komando (Sosialis)
Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan
paling
penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan
melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ini antara lain : Rusia, RRC,
dan negara-negara Eropa Timur (bekas negara Uni Soviet).
Ciri-ciri
sistem ekonomi terpusat
1. Kegiatan perekonomian dari
produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan pemerintah dengan
peraturan negara.
2. Hak milik perorangan atau
swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada.
3. Alat-alat produksi dikuasai
oleh negara.
4. Kebaikan sistem ekonomi
terpusat
5. Pemerintah bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi.
6. Kemakmuran masyarakat
merata.
7. Perencanaan pembangunan
lebih cepat direalisasikan.
8. Keburukan sistem ekonomi
terpusat
9. Adanya pemasungan daya
kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh
pemerintah.
10. Adanya pasar gelap yang
diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.
-
Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis)
Sistem ekonomi liberal adalah suatu
sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas
luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan
ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu kondisi di mana pemerintah
benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam istilah
ekonomi disebut laissez-faire. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah
Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan
Indonesia yang pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an.
Ciri-ciri
sistem ekonomi liberal
1. Diakuinya kebebasan pihak
swasta/masyarakat untuk melakukan tindakantindakan ekonomi.
2. Diakuinya kebebasan memiliki
barang modal (barang kapital).
3. Dalam melakukan tindakan
ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri.
4. Kebaikan sistem ekonomi
liberal
5. Adanya persaingan sehingga
mendorong kemajuan usaha.
6. Campur tangan pemerintah
dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak
swasta..
7. Keburukan sistem ekonomi
liberal
8. Adanya praktik persaingan
tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah.
9. Persaingan tidak sehat dapat
menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.
10. Timbulnya praktik yang tidak
jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga
kepentingan umum dikesampingkan.
-
Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran yaitu suatu sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah
memberikan
kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi,
tetapi disisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang
bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat
terhadap sumber daya ekonomi.
Ciri-ciri
sistem ekonomi campuran
1. Adanya pembatasan pihak
swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
2. Mekanisme kegiatan ekonomi
yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan
ekonomi.
3. Hak milik perorangan diakui
tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum.
4. Kebaikan sistem ekonomi
campuran
5. Sektor ekonomi yang dikuasai
oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masayarakat.
6. Hak individu/swasta diakui
dengan jelas.
7. Harga lebih mudah untuk
dikendalikan.
8. Keburukan sistem ekonomi
campuran
9. Peranan pemerintah lebih
berat dibandingkan dengan swasta.
10. Timbulnya KKN (korupsi,
kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi
yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali
pengawasannya.
-
Sistem Ekonomi Pancasila
Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi
Pancasila
adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di
dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang
dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan
kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan
pemerintah.
Ciri
pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33, dan GBHN Bab
III B No.14.
Berikut ini ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila.
·
Pasal 33 Setelah Amandemen 2002
1. Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
·
GBHN Bab III B No. 14
Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwamasyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata.
Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwamasyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata.
Fungsi Sistem Ekonomi
1. Dari
berbagi sistem ekonomi yang ada di dunia ini mempunyai fungsi dalam
perekonomian, di antaranya adalah sebagai berikut.
2. Menyediakan perangsang untuk
berproduksi.
3. Menyediakan cara/metode
untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian.
4. Menyediakan mekanisme
tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat
terlaksana sebagaimana mestinya.
Pada praktiknya, perbedaan sistem
ekonomi dan sistem politik tidak tersegresi dengan jelas.Sistem
politik suatu negara berimplikasi terhadap sistem ekonomi , sebaliknya sistem ekonomi
suatu negara berpengaruh pada sistem politik negara tersebut.
Komponen struktur
politik terdiri atas :
1.
Infrastruktur politik diantaranya
partai politik , tokoh politik, kelompok jurnalis, kelompok kepentingan,
kelompok penekan, media komunikasi politik , dan
2.
Suprastruktur politik yang
meliputi lembaga legislative, eksekutif, yudikatif.
Macam macam system
politik diantaranya :
1.
Komunisme yang identik dengan model pemerintahan satu
partai seperti RRC
2.
Fasisme merupakan
gabungan gerakan rasisme dan chauvinism seperti Nazisme Hitler dan Mussolini
Italia
3.
Liberal yang
berbasis demokrasi seperti di amerika dan eropa
Variabel dalam Sistem Politik
Umumnya dianggap bahwa ada 4 variabel dalam sistem politik
yaitu:
1. kekuasaan
sebagai cara untuk mendapatkan hal yang diinginkan anatara lain membagi sumber-sumber di antara kelompo-kelompok dalam masyarakat.
2. kepentingan
tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik
3. kebijaksanaan
hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
4. budaya politik
orientasi subyektif dari individu terhadap sistim politik.
1. kekuasaan
sebagai cara untuk mendapatkan hal yang diinginkan anatara lain membagi sumber-sumber di antara kelompo-kelompok dalam masyarakat.
2. kepentingan
tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik
3. kebijaksanaan
hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
4. budaya politik
orientasi subyektif dari individu terhadap sistim politik.
Referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar